Ombudsman RI: Pers dapat Membantu Pencegahan Maladministrasi Khususnya Penyediaan BBM bagi Publik

Indramayu, - Edukasi atas Fungsi Kilang Minyak Pertamina sebagai objek vital nasional (Obvitnas) perlu terus dilakukan oleh PT Pertamina Persero dan subholding nya ke masyarakat khususnya di sekitar lokasi pengelolaan minyak PT Pertamina.

Demikian disampaikan Hery Susanto selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang menjadi keynote speaker dalam acara diskusi publik bertema "Memperkuat Peranserta Masyarakat Indramayu Dalam Menjaga Kilang Minyak Pertamina Sebagai Objek Vital Nasional".  

Baca juga: Netty Prasetiyani Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Kegiatan digelar LSM Abdi Negara Cabang Indramayu di salah satu hotel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (15/4).

Baca juga: Puan Maharani: Pastikan Pasokan Biosolar Aman Agar Tak Ganggu Logistik Saat Ramadan

Hery mengajak agar masyarakat Indramayu dapat turut berperan serta dalam menjaga kilang minyak Pertamina sebagai objek vital nasional. 

Menurut Hery, kilang minyak Pertamina sebagai objek vital nasional itu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.  

Baca juga: BBM Naik, Diah Nurwitasari: Pemerintah Tak Dengar Suara Rakyat

Kilang minyak dimiliki dan dikelola Pertamina dalam rangka penyediaan BBM bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut Hery menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan  Menteri ESDM Nomor 77 K /90/Mem/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang  ESDM, Refinery Unit VI Balongan Indramayu merupakan objek vital nasional sehingga harus dijaga keberadaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang ESDM, objek vital nasional bidang ESDM adalah kawasan/lokasi,  bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang  bersifat strategis di bidang energi dan sumber daya mineral.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Seriusi Regulasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan

Objek Vital Nasional bidang ESDM mencakup antara lain; sub bidang minyak dan gas bumi; sub bidang ketenagalistrikan; sub bidang mineral dan  batubara; dan sub bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Dalam konteks Pertamina sebagai penyelenggara pelayanan publik di sektor energi, Hery berharap Pertamina dapat melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan mengoptimalkan focal point pada instansi terlapor.

Baca juga: Sartono Hutomo: Akhir Pekan Terganggu Kenaikan BBM

Selain itu juga dapat membangun koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder yakni pemerintah pusat/daerah, kampus, pers, Ormas/LSM dan kelompok bisnis dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi khususnya sektor energi dalam penyediaan BBM bagi publik.

Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut yakni Maman Kostaman selaku asisten II Pemkab Indramayu, Imam Rismanto selaku Korsek CSR UP VI Pertamina Balongan Indramayu, Wawan Sugiarto pegiat sosial Indramayu, Iing Rohimin Wakil Ketua PWNU Jawa Barat dan Aris Syuhada Ketua LSM Abdi Negara Indramayu. (***)